Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak yang melakukan transaksi tertentu. Pajak ini memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia, sehingga pemahaman yang komprehensif tentang PPh Pasal 22 sangat diperlukan. Artikel ini menyajikan contoh soal dan jawaban yang akan mengupas tuntas seluk-beluk PPh Pasal 22, mulai dari pengertian, tarif, tata cara penyetoran, pembuatan bukti potong, hingga sanksi atas pelanggaran.

Pemahaman yang baik tentang PPh Pasal 22 tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga bagi pihak lain yang terlibat dalam transaksi yang menjadi objek pajak tersebut. Dengan demikian, transaksi bisnis dapat berjalan lancar dan terhindar dari potensi masalah perpajakan.

Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dari Wajib Pajak luar negeri yang tidak mempunyai tempat usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Objek PPh Pasal 22 meliputi:

• Dividen
• Bunga
• Royalti
• Fee teknik
• Pendapatan dari usaha jasa atau kegiatan lain yang dilakukan di Indonesia

Tarif dan Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari transaksi tertentu. Tarif dan tata cara penyetoran PPh Pasal 22 diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tarif PPh Pasal 22 bervariasi tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan. Berikut ini tabel yang merangkum tarif PPh Pasal 22:

Jenis Transaksi	Tarif PPh Pasal 22
Pembayaran sewa tanah dan/atau bangunan	10%
Pembayaran jasa teknik, konstruksi, dan jasa manajemen	2%
Pembayaran royalti	20%
Pembayaran bunga	15%
Pembayaran dividen	20%

Tata cara penyetoran PPh Pasal 22 adalah sebagai berikut:

1. Membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 22
2. Menyetorkan PPh Pasal 22 ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos
3. Menyerahkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 22 kepada pihak yang dipotong

Pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 22

Bukti potong PPh Pasal 22 merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Pembuatan bukti potong ini wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran atau pihak lain yang ditunjuk oleh pembayar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut panduan langkah demi langkah untuk membuat bukti potong PPh Pasal 22:

Langkah-langkah Pembuatan Bukti Potong

1. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, yaitu pemotong dan penerima penghasilan.
2. Menentukan jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22, seperti penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau sewa.
3. Menghitung besarnya PPh Pasal 22 yang terutang, dengan mempertimbangkan tarif PPh Pasal 22 yang berlaku.
4. Memotong PPh Pasal 22 dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.
5. Menyetorkan PPh Pasal 22 yang telah dipotong ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos.
6. Membuat bukti potong PPh Pasal 22 yang berisi informasi mengenai pemotong, penerima penghasilan, jenis penghasilan, besarnya penghasilan, tarif PPh Pasal 22, dan besarnya PPh Pasal 22 yang dipotong.

Format dan Isi Bukti Potong

Bukti potong PPh Pasal 22 harus dibuat dalam format yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu Formulir 1721-A 2. Bukti potong ini harus memuat informasi sebagai berikut:

• Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemotong.
• Nama, alamat, dan NPWP penerima penghasilan.
• Jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22.
• Jumlah penghasilan yang dibayarkan.
• Tarif PPh Pasal 22 yang diterapkan.
• Jumlah PPh Pasal 22 yang dipotong.
• Tanggal pemotongan PPh Pasal 22.

Sanksi atas Pelanggaran PPh Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan PPh Pasal 22 dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan.

Sanksi Administratif

• Denda sebesar 2% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, untuk keterlambatan pembayaran pajak kurang dari 30 hari.
• Denda sebesar 4% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, untuk keterlambatan pembayaran pajak lebih dari 30 hari.

Sanksi Pidana

• Pidana penjara paling lama 6 tahun, dan/atau
• Denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Contoh Kasus

Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa tidak menyetorkan PPh Pasal 22 sebesar Rp100.000.000 ke kas negara. Setelah dilakukan pemeriksaan, perusahaan tersebut terbukti bersalah dan dikenakan sanksi denda sebesar Rp2.000.000 (2% x Rp100.000.000).

Contoh Soal dan Jawaban PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Berikut adalah beberapa contoh soal dan jawaban PPh Pasal 22:

Contoh Soal 1

PT ABC memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan asing, XYZ Ltd. dengan nilai kontrak sebesar Rp100.000.000. Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku adalah 10%. Hitung PPh Pasal 22 yang harus dipotong oleh PT ABC.

Jawaban

PPh Pasal 22 = 10% x Rp100.000.000= Rp10.000.000

Contoh Soal 2

CV XYZ memberikan jasa sewa alat berat kepada perusahaan asing, ABC Ltd. dengan nilai sewa bulanan sebesar Rp50.000.000. Tarif PPh Pasal 22 yang berlaku adalah 5%. Berapa PPh Pasal 22 yang harus dipotong oleh CV XYZ untuk sewa selama 6 bulan?

Jawaban

PPh Pasal 22 per bulan = 5% x Rp50.000.000= Rp2.500.000PPh Pasal 22 untuk 6 bulan = Rp2.500.000 x 6= Rp15.000.000

Ringkasan Terakhir

Dengan memahami contoh soal dan jawaban yang disajikan dalam artikel ini, diharapkan wajib pajak dan pihak terkait dapat memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan PPh Pasal 22 dengan baik. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya berkontribusi pada penerimaan negara, tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil bagi semua pihak.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa saja transaksi yang termasuk dalam objek PPh Pasal 22?

Objek PPh Pasal 22 meliputi pembayaran bunga, dividen, hadiah, dan royalti dari sumber dalam negeri kepada pihak yang berdomisili di luar Indonesia.

Berapa tarif PPh Pasal 22 untuk pembayaran bunga?

Tarif PPh Pasal 22 untuk pembayaran bunga adalah 15%.

Bagaimana tata cara penyetoran PPh Pasal 22?

PPh Pasal 22 disetorkan melalui bank persepsi atau pos persepsi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau e-Billing.

Apa saja sanksi atas pelanggaran PPh Pasal 22?

Sanksi atas pelanggaran PPh Pasal 22 meliputi denda, bunga, dan pidana.