Peraturan Presiden (Perpres) memegang peranan krusial dalam sistem hukum dan tata kelola negara. Proses penyusunannya melibatkan tahapan yang kompleks, melibatkan berbagai instansi terkait, dan membutuhkan dokumen pendukung yang komprehensif. Memahami proses ini sangat penting untuk memastikan Perpres yang dihasilkan berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan.

Penyusunan Perpres tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada partisipasi publik dan koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, Perpres yang dihasilkan diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan kebijakan pemerintah secara keseluruhan.

Pengertian Proses Penyusunan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau menyelesaikan masalah tertentu yang bersifat mendesak.

Proses penyusunan Perpres meliputi tahapan-tahapan utama sebagai berikut:

Tahapan Penyusunan Perpres

• Penyiapan Naskah Akademik
• Pembahasan dan Pertimbangan Menteri/Pimpinan Lembaga
• Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
• Penetapan dan Pengundangan

Tahapan Penyusunan Peraturan Presiden

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang terkait. Berikut ini adalah tahapan penyusunan Perpres secara umum:

Tahapan Penyusunan Peraturan Presiden

Tahapan	Uraian Kegiatan	Pihak yang Terlibat
1. Persiapan	Penyusunan konsep naskah akademis dan rancangan Perpres	Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara
2. Pembahasan	Pembahasan naskah akademis dan rancangan Perpres di tingkat antarkementerian/lembaga	Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Harmonisasi	Penyelarasan naskah akademis dan rancangan Perpres dengan peraturan perundang-undangan lainnya	Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
4. Finalisasi	Penyempurnaan naskah akademis dan rancangan Perpres berdasarkan hasil pembahasan dan harmonisasi	Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara
5. Pengesahan	Penandatanganan Perpres oleh Presiden	Presiden, Sekretariat Negara
6. Pengundangan	Pemberlakuan Perpres melalui pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara

Contoh Kasus Nyata Proses Penyusunan Perpres

Salah satu contoh kasus nyata proses penyusunan Perpres adalah Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Perpres ini disusun untuk mempercepat pelaksanaan proyek strategis nasional yang terkendala oleh berbagai faktor.Proses

penyusunan Perpres ini dimulai dengan persiapan konsep naskah akademis dan rancangan Perpres oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selanjutnya, dilakukan pembahasan di tingkat antarkementerian/lembaga yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara, dan DPR.Setelah pembahasan, dilakukan harmonisasi naskah akademis dan rancangan Perpres dengan peraturan perundang-undangan lainnya oleh Kementerian/Lembaga terkait, Sekretariat Negara, dan BPHN.

Hasil harmonisasi kemudian disempurnakan dalam tahap finalisasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretariat Negara.Setelah finalisasi, Perpres ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Perpres ini kemudian berlaku efektif dan menjadi dasar hukum pelaksanaan proyek strategis nasional.

Peran Instansi Terkait dalam Penyusunan Peraturan Presiden

Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) melibatkan keterlibatan beberapa instansi terkait yang memiliki peran dan tanggung jawab spesifik. Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk memastikan kelancaran dan kualitas proses penyusunan.

Instansi yang Terlibat

• Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)
• Kementerian/Lembaga (K/L) pengusul
• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)
• Sekretariat Kabinet (Setkab)

Peran dan Tanggung Jawab

Masing-masing instansi terkait memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses penyusunan Perpres:

• Kemensetneg: Bertugas menerima usulan rancangan Perpres dari K/L pengusul, melakukan harmonisasi, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
• K/L Pengusul: Bertugas mengajukan usulan rancangan Perpres, melakukan penyusunan naskah, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
• Kemenkumham: Bertugas memberikan pendapat hukum atas rancangan Perpres dan melakukan verifikasi aspek hukum.
• Setkab: Bertugas melakukan penyempurnaan akhir rancangan Perpres dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Mekanisme Koordinasi

Koordinasi antarinstansi terkait dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain:

• Rapat koordinasi antarinstansi
• Pembentukan tim kerja khusus
• Sistem informasi dan komunikasi

Dokumen Pendukung dalam Penyusunan Peraturan Presiden

Dalam proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres), diperlukan dokumen-dokumen pendukung untuk melengkapi dan memperkuat isi Perpres tersebut.

Persyaratan Dokumen Pendukung

Persyaratan dokumen pendukung dalam penyusunan Perpres diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengundangan Peraturan Perundang-undangan.

“Dalam hal penyusunan Peraturan Presiden, dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah:

1. Naskah akademik;
2. Analisis dampak hukum;
3. Analisis dampak keuangan;
4. Analisis dampak sosial, budaya, dan lingkungan hidup;
5. Rekomendasi teknis dari kementerian atau lembaga terkait;”

Format Dokumen Pendukung

Format dokumen pendukung dalam penyusunan Perpres umumnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Naskah Akademik dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Analisis Dampak Hukum.

Berikut ini contoh format umum dari beberapa dokumen pendukung:

• Naskah Akademik: Terdiri dari Pendahuluan, Rumusan Masalah, Pembahasan, Kesimpulan, dan Rekomendasi.
• Analisis Dampak Hukum: Terdiri dari Pendahuluan, Ruang Lingkup, Metodologi, Hasil Analisis, Kesimpulan, dan Rekomendasi.
• Analisis Dampak Keuangan: Terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang, Ruang Lingkup, Metodologi, Hasil Analisis, Kesimpulan, dan Rekomendasi.
• Analisis Dampak Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup: Terdiri dari Pendahuluan, Latar Belakang, Ruang Lingkup, Metodologi, Hasil Analisis, Kesimpulan, dan Rekomendasi.

Prosedur Evaluasi dan Revisi Peraturan Presiden

Evaluasi dan revisi Peraturan Presiden (Perpres) merupakan proses penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Prosedur evaluasi dan revisi Perpres diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengundangan, dan Perubahan atau Pencabutan Peraturan Presiden.

Tahapan Evaluasi

Evaluasi Perpres dilakukan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan. Tahapan evaluasi meliputi:

• Perencanaan Evaluasi: Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan metode evaluasi.
• Pengumpulan Data: Mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber, seperti pemangku kepentingan, masyarakat, dan lembaga penelitian.
• Analisis Data: Menganalisis data yang dikumpulkan untuk mengidentifikasi dampak dan efektivitas Perpres.
• Pelaporan Evaluasi: Menyusun laporan evaluasi yang berisi temuan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut.

Metode Evaluasi

Metode evaluasi yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan ruang lingkup evaluasi. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi:

• Analisis Dokumen: Menganalisis teks Perpres dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi inkonsistensi atau kesenjangan.
• Survei dan Kuesioner: Melakukan survei atau kuesioner untuk mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan dan masyarakat.
• Studi Kasus: Mempelajari kasus atau contoh tertentu untuk menilai efektivitas Perpres dalam praktik.

Pihak yang Melakukan Evaluasi

Evaluasi Perpres dapat dilakukan oleh berbagai pihak, antara lain:

• Instansi pemrakarsa Perpres
• Kementerian/Lembaga terkait
• Lembaga penelitian independen
• Konsultan atau ahli di bidang terkait

Mekanisme Revisi Perpres

Jika evaluasi menemukan temuan yang signifikan, dapat dilakukan revisi terhadap Perpres. Mekanisme revisi meliputi:

1. Perencanaan Revisi: Menentukan ruang lingkup dan tujuan revisi.
2. Penyusunan Rancangan Revisi: Menyusun rancangan revisi Perpres yang memuat perubahan yang diperlukan.
3. Konsultasi Publik: Melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Pengundangan Revisi: Mengundangkan revisi Perpres setelah mendapat persetujuan dari Presiden.

Implementasi dan Pemantauan Peraturan Presiden

Implementasi Peraturan Presiden (Perpres) sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Peran Instansi Terkait

• Instansi yang mengeluarkan Perpres bertanggung jawab untuk memastikan implementasinya.
• Instansi terkait lainnya harus mendukung implementasi Perpres sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Pemantauan dan Evaluasi

Rencana pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk menilai efektivitas implementasi Perpres. Rencana ini harus mencakup:

• Indikator kinerja utama (KPI) untuk mengukur kemajuan implementasi.
• Jadwal pemantauan dan pelaporan.
• Mekanisme untuk memberikan umpan balik dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Simpulan Akhir

Proses penyusunan Peraturan Presiden merupakan bagian integral dari sistem hukum dan tata kelola negara yang efektif. Dengan memahami tahapan, peran instansi terkait, dan dokumen pendukung yang diperlukan, pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara aktif dalam penyusunan Perpres yang berkualitas tinggi dan relevan.

Melalui proses yang transparan dan akuntabel, Perpres dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk mewujudkan tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan Umum yang Sering Muncul

Apa perbedaan antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang?

Peraturan Presiden memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang dan dibuat untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang atau mengatur hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang.

Siapa yang berwenang menyusun Peraturan Presiden?

Presiden berwenang menyusun dan mengesahkan Peraturan Presiden.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun Peraturan Presiden?

Waktu yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada kompleksitas dan urgensi materi yang diatur dalam Peraturan Presiden.