Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan salah satu jenis pajak yang dibebankan kepada individu atas penghasilannya. Untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemerintah telah menetapkan batas waktu pembayaran PPh 21 yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak, baik karyawan maupun pemberi kerja.
Batas waktu pembayaran PPh 21 bervariasi tergantung pada status wajib pajak dan cara pembayarannya. Pemahaman yang baik tentang batas waktu ini sangat penting untuk menghindari konsekuensi hukum dan denda yang dapat merugikan.
Batas Waktu Pembayaran PPH 21
Pembayaran PPH 21 memiliki batas waktu yang harus dipatuhi baik oleh karyawan maupun pemberi kerja.
Batas Waktu Pembayaran untuk Karyawan
- Pembayaran PPH 21 dilakukan setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji.
- Pembayaran PPH 21 dapat dilakukan melalui pemotongan langsung dari gaji karyawan oleh pemberi kerja.
Batas Waktu Pembayaran untuk Pemberi Kerja
- Pemberi kerja wajib menyetorkan PPH 21 yang telah dipotong dari gaji karyawan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan.
- Pembayaran PPH 21 dilakukan melalui sistem e-Billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Tabel Ringkasan Batas Waktu Pembayaran PPH 21
| Pihak | Batas Waktu Pembayaran |
|---|---|
| Karyawan | Setiap bulan bersamaan dengan penerimaan gaji |
| Pemberi Kerja | Tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pemotongan |
Konsekuensi Keterlambatan Pembayaran PPH 21
Keterlambatan pembayaran PPH 21 dapat menimbulkan konsekuensi bagi karyawan dan pemberi kerja. Berikut adalah beberapa konsekuensi yang perlu dipertimbangkan:
Bagi Karyawan
- Denda administrasi sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dengan maksimum 24%.
- Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
- Kehilangan hak untuk mengkreditkan PPH 21 yang telah dibayar pada saat pelaporan SPT Tahunan.
Bagi Pemberi Kerja
- Denda administrasi sebesar 100% dari jumlah pajak terutang.
- Sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta.
- Pembekuan izin usaha.
Cara Menghitung PPH 21
Perhitungan PPH 21 dilakukan berdasarkan penghasilan kena pajak karyawan dan tarif pajak progresif yang telah ditetapkan pemerintah. Berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk menghitung PPH 21:
Langkah 1: Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP adalah jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. PKP dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan biaya jabatan.
PKP = Penghasilan Bruto
- PTKP
- Biaya Jabatan
Langkah 2: Tentukan Tarif Pajak Progresif
Tarif pajak progresif untuk PPH 21 adalah sebagai berikut:
| Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|---|
Rp 0
|
5% |
Rp 50.000.001
|
15% |
Rp 250.000.001
|
25% |
| Lebih dari Rp 500.000.000 | 30% |
Langkah 3: Hitung PPH 21
PPH 21 dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku.
PPH 21 = PKP x Tarif Pajak
Contoh Perhitungan PPH 21
Misalkan seorang karyawan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 100.000.000 per tahun. PTKP yang berlaku adalah Rp 54.000.000 dan biaya jabatan Rp 6.000.000.
PKP = Rp 100.000.000 – Rp 54.000.000 – Rp 6.000.000 = Rp 40.000.000
Karena PKP berada dalam rentang Rp 50.000.001 – Rp 250.000.000, maka tarif pajak yang berlaku adalah 15%.
PPH 21 = Rp 40.000.000 x 15% = Rp 6.000.000
Pembayaran PPH 21 untuk Karyawan
Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH 21) untuk karyawan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Proses pembayaran PPH 21 dilakukan secara bertahap melalui pemotongan langsung dari penghasilan karyawan oleh pemberi kerja.
Karyawan yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP) untuk menghitung kewajiban PPH 21 terutang yang harus dibayar atau dikembalikan.
Pemotongan PPH 21 oleh Pemberi Kerja
- Pemberi kerja menghitung penghasilan kena pajak (PKP) karyawan berdasarkan gaji, tunjangan, dan fasilitas yang diberikan.
- PKP dikalikan dengan tarif PPH 21 yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Hasil perhitungan tersebut menjadi PPH 21 yang dipotong dari gaji karyawan setiap bulan.
Pembayaran PPH 21 oleh Karyawan
- Karyawan yang telah memiliki NPWP dapat melakukan pembayaran PPH 21 melalui e-filing di situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- Langkah-langkah pembayaran melalui e-filing:
- Akses situs DJP Online dan login menggunakan NPWP dan kata sandi.
- Pilih menu “e-Filing” dan pilih “PPh Orang Pribadi”.
- Pilih jenis SPT yang akan dilaporkan (1770 atau 1770S).
- Ikuti petunjuk pengisian SPT dan pastikan data yang dimasukkan sudah benar.
- Setelah selesai mengisi SPT, klik “Kirim SPT”.
- Setelah SPT terkirim, akan muncul kode billing untuk pembayaran PPH 21.
- Lakukan pembayaran PPH 21 melalui bank atau kantor pos sesuai dengan kode billing yang diberikan.
Pembayaran PPH 21 untuk Pemberi Kerja
Pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) atas penghasilan yang diterima oleh karyawannya.
Berikut adalah proses pembayaran PPH 21 untuk pemberi kerja:
Tanggung Jawab Pemberi Kerja dalam Pembayaran PPH 21
| Tahap | Tanggung Jawab |
|---|---|
| 1 | Memotong PPh 21 dari gaji karyawan |
| 2 | Menyetorkan PPh 21 yang telah dipotong ke kas negara |
| 3 | Membuat dan menyampaikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan |
Pembetulan Pembayaran PPH 21
Pembetulan pembayaran PPH 21 dilakukan ketika terdapat kesalahan atau kekurangan pembayaran PPH 21 yang telah dibayarkan sebelumnya. Pembetulan dapat dilakukan dengan cara membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan.
Persyaratan dan Dokumen yang Diperlukan
- SPT Masa PPh 21 yang salah
- SPT Masa PPh 21 Pembetulan
- Bukti pembayaran PPh 21 yang salah
- Bukti pembayaran PPh 21 Pembetulan
- Perhitungan PPh 21 yang benar
Penutup
Pembayaran PPh 21 tepat waktu tidak hanya merupakan kewajiban perpajakan, tetapi juga bentuk kontribusi warga negara dalam pembangunan bangsa. Dengan mematuhi batas waktu pembayaran, wajib pajak turut berperan aktif dalam menopang perekonomian negara dan memastikan pemerataan pendapatan.
Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami dan mematuhi batas waktu pembayaran PPh 21. Dengan perencanaan keuangan yang baik dan pemanfaatan layanan perpajakan yang tersedia, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan terhindar dari sanksi yang tidak diinginkan.
Jawaban untuk Pertanyaan Umum
Apa sanksi keterlambatan pembayaran PPh 21 bagi karyawan?
Sanksi keterlambatan pembayaran PPh 21 bagi karyawan berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, dengan maksimal 24 bulan.
Bagaimana cara melakukan pembetulan pembayaran PPh 21 yang salah?
Pembetulan pembayaran PPh 21 dapat dilakukan dengan mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Pembetulan melalui e-filing atau kantor pajak terdekat. Dokumen yang diperlukan meliputi bukti pembayaran PPh 21 yang salah dan bukti pembayaran PPh 21 yang benar.
Apakah pemberi kerja bertanggung jawab atas pembayaran PPh 21 karyawannya?
Ya, pemberi kerja bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 21 karyawannya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Bagaimana cara mengetahui jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan?
Jumlah PPh 21 yang harus dibayarkan dapat dihitung menggunakan rumus PPh 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh 21 – PTKP.