Proses pembuatan Peraturan Presiden merupakan aspek krusial dalam tata kelola negara. Melalui peraturan ini, pemerintah menetapkan kebijakan dan norma hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Memahami proses ini sangat penting untuk memastikan terciptanya regulasi yang efektif dan akuntabel.

Artikel ini menyajikan panduan komprehensif tentang proses pembuatan Peraturan Presiden, menguraikan tahapan, peran pemangku kepentingan, prosedur penyusunan, mekanisme konsultasi publik, pengesahan, pencabutan, serta pemantauan dan evaluasi. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya peraturan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperkuat sistem hukum Indonesia.

Tahapan Pembuatan Peraturan Presiden

Pembuatan Peraturan Presiden (Perpres) melalui tahapan yang sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Tahapan-tahapan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengundangan, dan Penerbitan Peraturan Perundang-undangan.

Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pembuatan Peraturan Presiden:

Perencanaan

Tahap ini meliputi penyusunan rencana kerja dan anggaran serta identifikasi kebutuhan pembuatan Perpres.

Penyusunan

Tahap ini meliputi penyusunan naskah Perpres yang dilakukan oleh tim penyusun yang dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait.

Harmonisasi dan Sinkronisasi

Tahap ini meliputi pencocokan dan penyelarasan naskah Perpres dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsultasi Publik

Tahap ini meliputi pengumpulan masukan dan saran dari masyarakat melalui konsultasi publik.

Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga

Tahap ini meliputi pembahasan naskah Perpres dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperoleh persetujuan dan dukungan.

Pengundangan

Tahap ini meliputi pengundangan Perpres yang telah ditandatangani oleh Presiden dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Penerbitan

Tahap ini meliputi penerbitan Perpres dalam bentuk buku atau lembaran khusus.

Tahapan Pembuatan Peraturan Presiden

Nama Tahap	Deskripsi	Pihak yang Terlibat
Perencanaan	Penyusunan rencana kerja dan anggaran serta identifikasi kebutuhan pembuatan Perpres	Menteri/Kepala Lembaga terkait
Penyusunan	Penyusunan naskah Perpres	Tim penyusun yang dibentuk oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait
Harmonisasi dan Sinkronisasi	Pencocokan dan penyelarasan naskah Perpres dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Menteri/Kepala Lembaga terkait, Kementerian Hukum dan HAM
Konsultasi Publik	Pengumpulan masukan dan saran dari masyarakat	Masyarakat umum
Pembahasan Antar Kementerian/Lembaga	Pembahasan naskah Perpres dengan kementerian/lembaga terkait	Menteri/Kepala Lembaga terkait
Pengundangan	Pengundangan Perpres dalam Lembaran Negara Republik Indonesia	Kementerian Hukum dan HAM
Penerbitan	Penerbitan Perpres dalam bentuk buku atau lembaran khusus	Menteri/Kepala Lembaga terkait

Peran Instansi Terkait dalam Pembuatan Peraturan Presiden

Pembuatan Peraturan Presiden melibatkan peran aktif dari berbagai instansi terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik. Instansi-instansi ini bekerja sama untuk memastikan bahwa Peraturan Presiden disusun dengan tepat, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memenuhi kebutuhan hukum.

Kementerian Sekretariat Negara

• Membantu Presiden dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres).
• Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi Ranperpres dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
• Memfasilitasi pembahasan Ranperpres antar kementerian/lembaga terkait.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Melakukan penyusunan naskah Peraturan Presiden.
• Melakukan penelaahan hukum atas Ranperpres.
• Memberikan pertimbangan hukum terkait dengan pembuatan Peraturan Presiden.

Kementerian/Lembaga Teknis Terkait

• Memberikan masukan dan saran terkait dengan substansi Peraturan Presiden yang akan disusun.
• Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan keselarasan kebijakan.
• Memberikan pertimbangan teknis terkait dengan pelaksanaan Peraturan Presiden.

Prosedur Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Ranpres) mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Prosedur ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu perencanaan, perumusan, dan harmonisasi.

Tahap Perencanaan

• Identifikasi kebutuhan penyusunan Ranpres berdasarkan isu atau permasalahan yang memerlukan pengaturan melalui peraturan presiden.
• Penyusunan konsep awal Ranpres oleh instansi pengusul, yang memuat tujuan, ruang lingkup, dan pokok-pokok pengaturan.
• Koordinasi dengan instansi terkait untuk memperoleh masukan dan menghindari tumpang tindih pengaturan.

Tahap Perumusan

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden oleh instansi pengusul berdasarkan konsep awal dan masukan dari instansi terkait.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat kementerian/lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator terkait.
3. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil pembahasan di tingkat kementerian/lembaga.

Tahap Harmonisasi

• Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden di tingkat antarkementerian/lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Hukum, Politik, dan Keamanan.
• Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden dengan peraturan perundang-undangan lainnya untuk memastikan konsistensi dan keselarasan.
• Penyempurnaan akhir Rancangan Peraturan Presiden berdasarkan hasil harmonisasi.

Contoh Kasus

Sebagai contoh, penyusunan Ranpres tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan melalui tahapan berikut:

• Tahap Perencanaan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengidentifikasi kebutuhan penyusunan Ranpres untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
• Tahap Perumusan: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun konsep awal Ranpres dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
• Tahap Harmonisasi: Rancangan Peraturan Presiden dibahas di tingkat kementerian/lembaga dan antarkementerian/lembaga untuk memastikan konsistensi dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mekanisme Konsultasi Publik dalam Pembuatan Peraturan Presiden

Konsultasi publik merupakan bagian penting dalam proses pembuatan Peraturan Presiden (Perpres). Melalui konsultasi publik, pemerintah dapat memperoleh masukan dan aspirasi dari masyarakat, sehingga Perpres yang dihasilkan lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan.

Tujuan Konsultasi Publik

Konsultasi publik bertujuan untuk:

• Mengumpulkan masukan dan aspirasi masyarakat
• Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah
• Memperkuat legitimasi Perpres

Bentuk Konsultasi Publik

Konsultasi publik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain:

• Diskusi kelompok terarah
• Rapat dengar pendapat
• Survei dan kuesioner

li>Konsultasi daring

Tahapan Konsultasi Publik

Konsultasi publik umumnya dilakukan dalam beberapa tahapan, antara lain:

• Persiapan, yaitu penyusunan rancangan Perpres dan rencana konsultasi publik
• Pelaksanaan, yaitu pelaksanaan konsultasi publik sesuai dengan bentuk yang dipilih
• Pengolahan dan analisis masukan, yaitu pengumpulan, pengolahan, dan analisis masukan dari masyarakat
• Tindak lanjut, yaitu penggunaan masukan dari masyarakat dalam penyempurnaan rancangan Perpres

Praktik Terbaik Konsultasi Publik

Untuk memastikan konsultasi publik efektif, beberapa praktik terbaik yang dapat diterapkan, antara lain:

• Melibatkan pemangku kepentingan yang relevan
• Memberikan informasi yang jelas dan komprehensif
• Menyediakan waktu yang cukup untuk konsultasi
• Menindaklanjuti masukan dari masyarakat

Pengesahan dan Pemberlakuan Peraturan Presiden

Pengesahan Peraturan Presiden merupakan tahap akhir dari proses penyusunannya. Setelah disetujui oleh Presiden, Peraturan Presiden harus disahkan dan diundangkan agar memiliki kekuatan hukum.

Pihak yang Berwenang Mengesahkan

Pihak yang berwenang mengesahkan Peraturan Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.

Persyaratan Pengesahan

Sebelum mengesahkan Peraturan Presiden, Presiden harus memastikan bahwa:

• Peraturan Presiden telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
• Peraturan Presiden telah ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat Eselon I yang ditunjuk oleh Presiden.
• Peraturan Presiden telah mendapat nomor dan tanggal pengesahan.

Mekanisme Pengundangan dan Pemberlakuan

Setelah disahkan, Peraturan Presiden harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pengundangan dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara.

Peraturan Presiden mulai berlaku sejak tanggal diundangkan atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Pencabutan dan Perubahan Peraturan Presiden

Peraturan Presiden dapat dicabut atau diubah dalam kondisi tertentu. Pencabutan atau perubahan dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Presiden baru.

Alasan Pencabutan atau Perubahan

• Ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
• Perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat
• Ketidakjelasan atau kerancuan dalam isi Peraturan Presiden

Prosedur Pencabutan atau Perubahan

1. Pengajuan usulan pencabutan atau perubahan oleh instansi terkait
2. Pembahasan dan persetujuan oleh Menteri Koordinator terkait
3. Pengesahan oleh Presiden
4. Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Contoh Kasus

Salah satu contoh pencabutan Peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Perubahan Peraturan Presiden juga dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Monitoring dan Evaluasi Peraturan Presiden

Monitoring dan evaluasi Peraturan Presiden (Perpres) merupakan proses sistematis dan berkelanjutan untuk menilai efektivitas dan dampak Perpres setelah diberlakukan.

Tujuan utama monitoring dan evaluasi Perpres adalah:

• Memastikan Perpres mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
• Mengidentifikasi area yang perlu perbaikan atau penyesuaian.
• Memberikan bukti untuk pengambilan keputusan yang tepat.

Indikator dan Metode Evaluasi

Indikator yang digunakan untuk mengevaluasi Perpres meliputi:

• Tingkat kepatuhan terhadap Perpres.
• Perubahan perilaku atau praktik yang diinginkan.
• Dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Metode evaluasi yang umum digunakan antara lain:

• Analisis data kuantitatif dan kualitatif.
• Survei dan wawancara.
• Observasi dan pemantauan lapangan.

Praktik Terbaik Monitoring dan Evaluasi

Praktik terbaik dalam monitoring dan evaluasi Perpres meliputi:

• Membuat rencana monitoring dan evaluasi yang jelas dan terstruktur.
• Menggunakan indikator yang relevan dan terukur.
• Mengumpulkan data secara sistematis dan akurat.
• Menganalisis data secara objektif dan komprehensif.
• Memberikan rekomendasi yang berbasis bukti untuk perbaikan atau penyesuaian.

Dengan menerapkan praktik terbaik monitoring dan evaluasi, pemangku kepentingan dapat memastikan bahwa Perpres diterapkan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ringkasan Terakhir



Proses pembuatan Peraturan Presiden merupakan mekanisme yang kompleks dan dinamis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan tahapan yang saling terkait. Pemahaman yang mendalam tentang proses ini sangat penting untuk memastikan terciptanya regulasi yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan terus mengevaluasi dan menyempurnakan proses ini, kita dapat memperkuat kerangka hukum Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)

Apa saja tahapan utama dalam pembuatan Peraturan Presiden?

Tahapan utama meliputi perencanaan, penyusunan, harmonisasi, konsultasi publik, pengesahan, dan pemberlakuan.

Siapa yang berwenang mengesahkan Peraturan Presiden?

Presiden Republik Indonesia.

Apa tujuan dari mekanisme konsultasi publik?

Untuk memperoleh masukan dan aspirasi masyarakat dalam penyusunan peraturan.

Bagaimana cara mengakses informasi tentang Peraturan Presiden yang berlaku?

Melalui Lembaran Negara Republik Indonesia atau situs web resmi Sekretariat Negara.